TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi instansi pemerintah yang paling rentan praktik korupsi.
Status itu diperoleh dari hasil survei integritas sektor publik, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2012.
"Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan," kata Direktur Pencegahan KPK Iswan Helmi, di Kantor KPK, Rabu (12/12/2012).
Kemenhut juga memperoleh predikat integritas terburuk, menyangkut unit layanan pada instansi pusat.
"Unit layanan pada instansi pusat dengan nilai integritas di bawah 6, yaitu izin pelepasan kawasan hutan (Kementerian Kehutanan)," ujarnya.
Iswan menjelaskan, survei ini menggunakan standar minimal integritas sebesar 6.00. Survei yang berlangsung dalam kurun waktu Juni hingga Oktober 2012, dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah.
"Dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan publik sebanyak 15 ribu orang, 1.200 responden di tingkat pusat, 8.160 orang di instansi vertikal, dan 5.640 responden di pemerintah daerah," jelasnya.
Menurut Iswan, seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik, yang disurvei dalam satu tahun terakhir.
Untuk itu, paparnya, hasil survei tersebut menunjukkan ada tujuh instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7.
Ketujuh instansi tersebut adalah PT Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Sementara, ada 19 unit layanan di instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7," terangnya.
Terkait instansi vertikal, jelas Iswan, tidak ada instansi yang nilai indeks integritasnya di bawah 6.00. Hasil survei juga menunjukkan tidak ada unit layanan yang memperoleh nilai di bawah 6.00.
"Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan instansi dengan nilai rendah dibanding instansi lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Mahkamah Agung," ungkapnya.
Terkait pemerintah daerah (pemda), tutur Iswan, hasil survei pada tiga unit layanan daerah, yaitu KTP, SIUP, dan IMB, menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 16 pemda yang nilai integritasnya di bawah 6.
Iswan berharap, hasil survei ini mampu menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik.
"Termasuk mendorong dan membantu lembaga publik menyiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif, pada wilayah yang rentan terjadinya korupsi," ucapnya. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Kementerian Kehutanan Paling Rentan Korupsi
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2012/12/kementerian-kehutanan-paling-rentan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kementerian Kehutanan Paling Rentan Korupsi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kementerian Kehutanan Paling Rentan Korupsi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar