Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Rekaman skandal kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar yang melibatkan Pejabat Tinggi Pemkot Makassar dan seluruh Direksi PDAM menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati anti-korupsi di Jakarta, Jumat (11/1/2013) malam.
Terbukti, setelah Institute Corruption Watch membahas soal indikasi terjadinya tindak pidana ordinary crime atau korupsi di PDAM. Kini giliran KPK Watch juga ikut berkomentar soal rekaman dugaan kasus korupsi yang sitaksir merugikan keuangan negara senilai Rp 520 miliar.
Menurut Ketua KPK Watch Yusuf Sahide kepada Tribun, Sabtu (12/1/2013), rekaman tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau petunjuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyeret sejumlah pihak yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut.
Namun meski adanya rekaman itu, tetapi hal itu belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk menjerat keterlibatan oknum pejabat termasuk petinggi Pemkot Makassar.
Karena meski dalam rekaman yang berdurasi 45 menit tersebut terungkap nama Walikota yang meminta fee bayaran senilai Rp 3 miliar dalam proyek PDAM yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga yakni PT Traya.
"Namun, rekaman itu tidak mesti semata-mata dijadikan alat bukti, harus di telusuri lebih jauh terkait dengan dugaan kasus korupsi PDAM Makassar tersebut ,"ungkap Yusuf mengaku kasus tersebut masih membutuhkan bukti tambahan lainnya seperti chek tanda pemberian fee terhadap Walikota.
Olehnya itu, kata Yusuf, KPK harus lebih berhati-hati dalam menanganinya. Meskipun berangkat dari niat baik KPK, ini juga bisa terjadi distorsi pemaknaan atau dapat dikonsumsi secara politik oleh siapa pun, apalagi sekarang ada momentum politik.
Sementara, KPK saat ini masih menunggu pihak-pihak terkait untuk menyampaikan rekaman tersebut ke KPK. "Jika rekaman itu ada, kami menunggu ada pihak yang menyampaikan isi rekaman tersebut ke KPK, sehingga penyidik bisa menjadikan itu sebagai salah satu bahan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PDAM Makassar,"ungkap juru bicara KPK," Johan Budi SP.
Terkait keinginan ada lembaga yang ingin menyampaikan rekaman tersebut ke KPK, Johan mengaku sejauh ini KPK terbuka untuk ini. "Silahkan datang ke KPK untuk menyampaikan data baru tersebut. Meskipun saya baru tau kemarin, kalau ada rekaman tersebut, bisa jadi penyidik KPK juga sudah memilikinya," ujar Johan.
Bahkan menurut dia terkait dengan rekaman skandal korupsi PDAM itu, dirinya telah menyerahkan ke pihak penyidik yang menangani perkara itu.
Meski rekaman tersebut diperoleh dari situs you tube. "Tapi kami menginginkan ada pihak yang mengantarkan atau melaporkan langsung rekaman itu ke KPK," tegas Johan mengaku rekaman itu sudah ditangan penyidiknya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Rekaman Skandal Korupsi PDAM Jadi Bukti Awal KPK
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2013/01/rekaman-skandal-korupsi-pdam-jadi-bukti.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Rekaman Skandal Korupsi PDAM Jadi Bukti Awal KPK
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Rekaman Skandal Korupsi PDAM Jadi Bukti Awal KPK
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar