TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi sudah waktunya menggunakan asas pembuktian terbalik untuk mengusut harta bernilai Rp 100 miliar milik tersangka kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi , Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang sudah disita. Pakar hukum pidana dari Universtias Trisakti Jakarta, Andi Hamzah, mengatakan, pembuktian terbalik bisa diterapkan karena Djoko diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
"Tapi pihak yang harus membuktikannya bukan penyidik, melainkan tersangka sendiri," kata Andi ketika dihubungi kemarin. Jika dalam penyidikan Djoko bisa membuktikan kepemilikan hartanya berasal dari usaha yang sah, ia tidak perlu disidang lagi. Namun kalau tidak bisa membuktikan, Djoko bisa dikenai pasal pencucian uang.
Djoko menjadi tersangka kasus proyek simulator bernilai Rp 198,7 miliar dengan dugaan kerugian Rp 100 miliar. Harta Djoko yang disita di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencapai Rp 100 miliar.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, , asas pembuktian terbalik sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meski Komisi mengusut kasus simulator yang terjadi pada 2011, hakim nantinya bisa memutuskan apakah harta yang didapat sebelum kasus itu perlu dipertanggungjawabkan atau tidak.
»Bisa saja tersangka nanti diminta menjelaskan asal-usul hartanya apakah sesuai dengan profil pendapatannya," katanya. Ia menambahkan, Komisi mencurigai harta ini diperoleh dengan tidak wajar.
Menurut dia, penyitaan harta Djoko itu dimaksudkan agar tidak diperjualbelikan. Selain itu, jika nantinya tersangka terbukti bersalah dan harus mengganti kerugian negara, bisa diambilkan dari harta yang disita itu.
"Dalam sidang, bisa jadi kita menuntut sejumlah kerugian negara. Nah kita sudah punya data," katanya. (Baca juga:
SUNDARI | FEBRIANA FIRDAUS
Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden
Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio
Dituding Terima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak
21 Pemain Walk Out di Latihan Timnas
Anda sedang membaca artikel tentang
KPK Perlu Gunakan Pembuktian Terbalik Harta Djoko
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2013/03/kpk-perlu-gunakan-pembuktian-terbalik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KPK Perlu Gunakan Pembuktian Terbalik Harta Djoko
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KPK Perlu Gunakan Pembuktian Terbalik Harta Djoko
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar