Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tengku M Guci Syaifuddin
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Sugiono, menyatakan siap menyelidiki peredaran buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Baca Tulis Alquran (BTQ) yang belakangan menjadi polemik di Kabupaten Bandung.
Penyelidikan terutama akan dilakukan terkait kemungkinan digunakannya dana BOS oleh pihak sekolah untuk membeli LKS tersebut. Sebab, sesuai aturan, dana BOS tak boleh digunakan untuk membeli LKS.
Namun, Sugiono mengaku, pihaknya belum bisa berkomentar terlalu banyak mengingat detail tentang buku yang juga meresahkan insan pendidikan di Kabupaten Bandung lantaran tidak memiliki payung hukum tersebut masih mereka pelajari.
"Sudah tugas kami untuk menyelidikinya," kata Sugiono ketika dihubungi wartawan melalui ponselnya, Selasa (9/10/2012).
Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki peredaran LKS BTQ karya Hapid dan Zaenudin yang diterbitkan CV Atikan Mandiri ini, kemarin kembali dilontarkan Ketua Forum Orang Tua Siswa Kabupaten Bandung, Nurdin Sobari. Nurdin menilai, terdapat kejanggalan dalam peredaran buku yang beredar dalam bentuk revisi itu.
"Kenapa ada beberapa UPTD yang menerima LKS itu, sementara UPTD lainnya tidak menerima LKS tersebut dengan alasan tidak ada payung hukumnya," ujar Nurdin ketika dihubungi Tribun melalui ponselnya, Selasa (9/10/2012).
Apalagi, lanjut Nurdin, pembelian LKS tersebut diduga menggunakan dana BOS tahun 2012 yang petunjuknya tidak digunakan untuk membeli LKS. "Pasti ada aktor di balik semua peredaran LKS itu," katanya.
Nurdin pun mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung untuk segera menarik buku tersebut. Sebab, sebanyak 18 dari 31 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) UPTD yang ada di Kabupaten Bandung sudah menerima LKS tersebut. Bahkan, lanjutnya, beberapa sekolah sudah ada yang menerima dan melunasi buku tersebut, padahal sebelumnya, pihak sekolah tak pernah memesan atau meminta dikirimi buku tersebut.
Menurut Nurdin, jika buku ini dibeli dengan dana BOS, maka potensi kerugian negara cukup besar. Sebab, berdasarkan informasi yang ia himpun, buku LKS BTQ yang disebar itu jumlahnya sekitar 200 ribu eksemplar dengan harga satuan Rp 8.000. Ini berarti, jika semua LKS BTQ itu dibeli oleh pihak sekolah dengan dana BOS, maka bisa dipastikan negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,6 miliar.
"Buku itu mengundang polemik sejak awal. Dan, saat ini buku tersebut tidak ada payung hukumnya," kata Nurdin.
Selain penarikan, Nurdin berharap pihak penegak hukum bisa melakukan penelusuran dan mengungkap aktor di balik pendistribusian LKS tersebut. "Perlu ditelusuri apakah ada pihak yang menginstruksikan penyebaran buku itu atau tidak. Jika ada yang mengintruksikan, harus dikuak siapa yang mengintruksikannya," ujarnya.
Nurdin pun meminta kepada Disdik agar selalu mengawasi peredaran LKS di Kabbupaten Bandung. Kalau perlu, kata dia, guru-guru yang diminta membuat LKS jika memang siswa membutuhkan LKS. Terlebih, ujar Nurdin, aturannya gurulah yang harus membuat LKS.
"Kalau memang guru yang membuat kan keuntungan bagi guru itu juga. Guru yang membuat LKS bisa mendapat dana sertifikasi. Percuma ada sertifikasi tapi guru tidak membuat LKS," katanya.
Sebelumnya, Kadisdik Kabupaten Bandung, Juhana, meminta agar setiap sekolah yang telanjur menerima buku LKS BTQ karya Hapid dan Zaenuddin ini tidak membelinya dengan dana BOS tahun 2012. Namun, Juhana juga menegaskan, selama pembeliannya tidak menggunakan dana BOS, penyebaran LKS ini ke sejumlah sekolah tidak ia permasalahkan. "Kalau sekolah telanjur membeli, sekolah harus membayarnya dengan dana di luar BOS," kata dia.
Anda sedang membaca artikel tentang
Kejari Siap Selidiki Peredaran LKS BTQ di Bandung
Dengan url
https://hukumseo.blogspot.com/2012/10/kejari-siap-selidiki-peredaran-lks-btq.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kejari Siap Selidiki Peredaran LKS BTQ di Bandung
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kejari Siap Selidiki Peredaran LKS BTQ di Bandung
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar