Demokrat Diminta Pikirkan Pemilu Legislatif Dulu Â

TEMPO.CO, Jakarta - Jadi tidaknya konvensi calon presiden dari Partai Demokrat dinilai amat bergantung pada perolehan suara partai itu pada pemilu legislatif, April 2014. Batalnya revisi UU Pemilihan Presiden yang mensyaratkan 20 persen kursi di DPR untuk mengajukan calon presiden (baca: Konvensi, Demokrat Miskin Kader) membuat hanya partai yang perolehan suaranya besar di DPR yang bisa mengajukan calon presiden.

»Seharusnya Demokrat pikirkan pemilu legislatif dulu. Menurut saya, Demokrat bisa menjadi partai papan tengah saja sudah bagus," kata ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, kepada Tempo, Jumat, 12 April 2013.

Siti memperkirakan elektabilitas Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2014 bakal sulit bertahan di angka 20 persen. »Ibaratnya, mereka bakal terus dipanggang kasus korupsi hingga April 2014."

Sebelumnya, Partai Demokrat memastikan diri akan menjaring calon presiden melalui mekanisme konvensi. Jalan konvensi ditempuh sebagai alat untuk menjadi partai modern dan terbuka bagi kader internal maupun eksternal Partai Demokrat.

»Mereka akan diuji publik," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi kemarin. Uji publik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana akseptabilitas seorang calon serta tingkat keterpilihan seorang calon presiden. Berbeda dengan partai lain seperti Gerindra, PAN dan PDI Perjuangan yang sudah memiliki calon, Ramadhan menjelaskan, Demokrat sampai sekarang belum punya calon presiden pengganti SBY.

SUBKHAN

Topik Terhangat:

Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:

'Sipir LP Cebongan Bisa Jadi Komandan Pasukan...' 

Peretas Situs SBY Disidang Tanpa Pengacara 

Bercerai, Jamal Mirdad-Lidya Kandou Pisah Rumah

Aktris Marshanda Tanya Beban Kerja Jokowi 

Adegan Panas Uli Auliani dengan Aktor Twilight 

Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah 

Akun @IstanaRakyat Di-Bully Tweep

Tabrak Motor, Aktor Richard Kevin Diperiksa Polisi

11.37 | 0 komentar | Read More

Gedung Putih Bantah Beri Izin Beyonce ke Kuba Â

TEMPO.CO, Washington - Tak seperti biasanya, konferensi pers di Gedung Putih membahas lirik lagu. Tepatnya, syair rap yang ditulis penyanyi Jay-Z. Di dalamnya, ia menyebut-nyebut "restu" Gedung Putih atas perjalanan wisatanya baru-baru ini.

Beyonce dan suaminya, Jay-Z, secara mengejutkan muncul di Kuba. Kontroversi merebak termasuk siapa yang memberikan izin padanya untuk terbang ke negara itu. Secara resmi, Kuba berada di bawah sanksi ekonomi AS. Artinya, siapa pun warga AS yang bertransaksi dengan lembaga di negara itu dianggap ilegal.

Dalam lirik berjudul Open Letter, ia menulis: "Aku balik dari Havana ke Atlanta ... aku mendapat izin Gedung Putih ... Obama mengatakan "Wah, kau akan membuatku diberhentikan" ...Tapi omong-omong kau tidak perlu cemas..." 

Lirik itu dibaca dengan datar oleh reporter Politico, Donovan Slack, yang meminta sekretaris pers Jay Carney menjelaskan apakah Gedung Putih terlibat dalam wisata pasutri itu ke  ke Kuba.

Carney menyatakan Gedung Putih tidak ada hubungannya dengan rencana perjalanan pasangan selebriti itu ke negeri yang kini dipimpin Raul Castro itu. Semua, katanya, ditangani oleh Departemen Keuangan. Konfirmasi dari departemen itu pada Selasa menyebut perjalanan itu adalah untuk tujuan "pendidikan".

Jadi, apa yang membuat Jay-Z menulis lirik tentang mendapatkan izin Gedung Putih? "Saya kira tidak ada yang berpuisi dengan Departemen Keuangan," katanya. "Gedung Putih dari presiden ke bawah, tidak ada hubungannya dengan perjalanan siapa pun ke Kuba. Ini hanya sebuah lagu, Donovan," tambah Carney. "Presiden tidak berkomunikasi dengan Jay-Z selama perjalanan itu."

AP | TRIP B

Topik Terhangat:

Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:

'Sipir LP Cebongan Bisa Jadi Komandan Pasukan...' 

Peretas Situs SBY Disidang Tanpa Pengacara 

Bercerai, Jamal Mirdad-Lidya Kandou Pisah Rumah

Aktris Marshanda Tanya Beban Kerja Jokowi 

Adegan Panas Uli Auliani dengan Aktor Twilight 

Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah 

Akun @IstanaRakyat Di-Bully Tweep

Tabrak Motor, Aktor Richard Kevin Diperiksa Polisi

11.37 | 0 komentar | Read More

Hashim Djojohadikusumo:Gerindra Siap Sikat Korupsi Â

TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikusumo menjamin partainya akan bersih dari koruptor. Penegasan ini disampaikan Hashim usai menghadiri pelantikan pengurus Gerindra Yogyakarta, di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis 11 April 2013.

"Partai yang bersih dari perilaku korup, elektabilitasnya tinggi karena ada kepercayaan masyarakat," kata Hashim. Partai Gerindra sendiri berencana mencalonkan kakak kandung Hashim, mantan Komandan Kopassus Prabowo Subianto, menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.   

Hashim mengaku tak akan membuang waktu dan meninggalkan berbagai aktivitasnya di luar negeri, untuk membangun partai yang korup. "Saya meninggalkan segala kemapanan di luar negeri untuk membuat partai ini jadi besar di tanah air," katanya bersemangat. "Ngapain saya jauh-jauh pulang ke Indonesia kalau partainya juga sama saja diisi orang-orang berperilaku korup. Itu pasti saya basmi," kata Hashim.

Sejumlah aktivis Partai Gerindra yang terbukti korupsi, kata Hashim, sudah ditangani oleh Prabowo. "Ada yang menarik pungutan liar pada calon legislator," katanya. Dia memastikan kader Gerindra yang korup tidak akan mendapat tempat. "Percuma main uang di penentuan caleg Gerindra, karena kami yang menentukan lolos tidaknya caleg," katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Topik Terhangat:

Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:

'Sipir LP Cebongan Bisa Jadi Komandan Pasukan...' 

Peretas Situs SBY Disidang Tanpa Pengacara 

Bercerai, Jamal Mirdad-Lidya Kandou Pisah Rumah

Aktris Marshanda Tanya Beban Kerja Jokowi 

Adegan Panas Uli Auliani dengan Aktor Twilight 

Pargono Terus Meneror, Asep Hendro Pasrah 

Akun @IstanaRakyat Di-Bully Tweep

Tabrak Motor, Aktor Richard Kevin Diperiksa Polisi

11.37 | 0 komentar | Read More

Anak Margaret Thatcher Minta Jangan Kirim Bunga

TEMPO.CO, London - Keluarga Margaret Thatcher meminta bagi mereka yang ingin memberikan penghormatan untuk ibunya untuk tak mengirimi bunga. Mereka menyarankan untuk memberikannya dalam bentuk sumbangan ke rumah sakit Royal Hospital yang sejak 2009 dibesarkan mantan perdana menteri Inggris itu.

Selain meminta tak mengirim bunga, anak Thatcher, Mark Thatcher, mengatakan ibunya pasti akan merasa 'sangat terhormat' oleh kehadiran Ratu dalam pemakamannya.  "Aku tahu ibuku akan merasa sangat dihormati serta tersanjung karena kehadirannya," katanya.

Ratu dan Pangeran Philip melanggar tradisi dengan menyetujui untuk menghadiri pemakaman itu. Mark, 59 tahun, berbicara di luar kediaman ibunya di Belgravia, pusat kota London, setelah memperpendek liburannya di Barbados bersama istri keduanya, Sarah Jane Russell.

Mantan istrinya, Diane Beckett, yang tinggal di Texas, akan hadir dalam di pemakaman yang digelar Rabu depan. Ia diminta secara khusus oleh Thatcher semasa hidupnya. Beckett diharapkan akan didampingi oleh dua anak mereka, Michael, 24 tahun, dan Amanda 19 tahun.

Sesuai permintaannya sebelum wafat, Thatcher akan dimakamkan bersama almarhum suaminya, Denis, di pemakaman dari Royal Hospital di Chelsea. Dia dikenal pendukung utama rumah sakit itu.

Rumah sakit ini sebelumnya dikenal sebagai rumah bagi pensiunan di Chelsea dan bagian dari Margaret Thatcher Infirmary, rumah perawatan dan rumah sakit yang ia buka bersama Pangeran Charles pada tahun 2009.

Di tempat ini, ia biasa menghadiri misa mingguan di kapel rumah sakit tiap Minggu. Foto dirinya juga terpampang di bangunan itu. 

MAIL ONLINE | TRIP B

Topik terpopuler:

Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas

Berita lainnya:

Kronologi Penangkapan Penyidik Pajak Pargono 

Kisah 'Memalukan' Persibo Bojonegoro di Hong Kong 

Pembalap Asep Hendro Pekerjakan Pemuda Garut 

Video 'Damai' di Bea Cukai Bali Muncul di YouTube 

Buat Akun Twitter, SBY Belum Targetkan Followers

11.37 | 0 komentar | Read More

Dilepas KPK, Asep Hendro Sujud Syukur Â

TEMPO.CO, Depok - Setelah diperiksa selama dua hari di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan pembalap yang juga pengusaha, Asep Hendro, akhirnya dibebaskan.

Asep tiba di rumahnya, Jalan H Japar Perumahan Bumi Ampel RT 02 RW 01, Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok, pada Kamis dinihari, 11 April 2013. Ketika keluar dari mobil Suzuki APV bernomor polisi B 1297 TFC yang mengantarnya dari gedung KPK ke rumah, Asep langsung sujud syukur. "Kami tidak bersalah," katanya sambil menitikkan air mata, Kamis, 11 April 2013.

Asep disambut meriah oleh karyawan dan keluarga besarnya. Setelah turun dari mobil, Asep langsung berpelukan dengan para karyawan, sedangkan anak dan istrinya menunggu di dalam rumah. Asep tidak masuk melalui pintu depan rumah, tetapi melalui pintu samping.

Sebelum masuk rumah, Asep langsung dirangkul Fadillah, putranya, yang lalu menemaninya masuk. Setalah melewati pintu rumah, Asep langsung disambut peluk tangis kerabat-kerabatnya.

"Saya sangat bersyukur," katanya. Setelah itu Asep meminta diri untuk hanya berbicara bersama sanak keluarganya.

ILHAM TIRTA

Topik terpopuler:

Sprindik KPK | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas

Berita lainnya:

Kronologi Penangkapan Penyidik Pajak Pargono 

Kisah 'Memalukan' Persibo Bojonegoro di Hong Kong 

Pembalap Asep Hendro Pekerjakan Pemuda Garut 

Video 'Damai' di Bea Cukai Bali Muncul di YouTube 

Buat Akun Twitter, SBY Belum Targetkan Followers

11.37 | 0 komentar | Read More

Dipo Alam: Ada Anggota Koalisi yang "Banci"

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan ada anggota koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang "banci" dengan mempertahankan kursi menteri tetapi saat bicara di DPR "menghajar" apa yang dilakukan pemerintah.

"Kalau memang benar berkoalisi, berkoalisilah dengan baik. Jangan `banci`, ini menterinya tidak mau menarik dari koalisi, tapi saat di DPR apa pun yang dilakukan pemerintah `dihajar` juga," kata Dipo Alam dalam surat elektronik dari "RoSi Inc" yang diterima di Jakarta, Kamis.

Disebutkan pernyataan Dipo Alam itu disampaikan dalam program dialog "Smart Evening with Rosi" yang dipandu oleh Rosiana Silalahi pada Rabu (10/4) malam dan ditayangkan secara langsung oleh sebuah stasiun radio di Jakarta.

Seskab tidak menyebut secara langsung nama partai pendukung koalisi yang dinilainya "banci" itu.

Harga BBM

Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Munas IX Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Jakarta, Senin (8/4), terkait opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar para pendukung tidak "balik badan" jika ada gelombang penolakan, Dipo Alam mengakui memang ada anggota koalisi yang menolak rencana itu.

"Memang beberapa partai koalisi menolak kenaikan BBM, semestinya mereka harus dukung. Jangan sampai di parlemen mereka `balik badan`. Kami `nggak` takut sama sekali karena Presiden terpilih dengan konstitusional dengan suara mayoritas," ujar Seskab Dipo Alam.

Ketika ditanya mengapa anggota koalisi yang "banci" itu tidak diganti, Dipo Alam menjelaskan Presiden SBY tentu memiliki banyak pertimbangan selain ada kesantunan politik.

"Kalau saya sama, kalau `nggak` mundur, ya, "reshuffle`," ucap Dipo.

Soal perombakan atau "reshuffle" kabinet itu, Dipo Alam meminta agar masyarakat menunggu "tanggal mainnya".

Ia mencontohkan dalam waktu dekat Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Ia menambahkan bisa saja ada menteri yang diganti setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebagai tersangka.

"Namun demikian dapat disampaikan bahwa Presiden SBY itu tidak suka ganti-ganti menteri, dan Presiden selalu mengatakan ingin sampai akhir masa jabatannya selalu bersama," kata Dipo.

Mengenai kasus Bank Century, Seskab Dipo Alam menyampaikan bahwa tidak ada yang takut untuk menuntaskan kasus tersebut, termasuk Wakil Presiden Boediono.

"Pak Presiden dan Wapres tidak khawatir, `go ahead`, selesaikan kasus Century," katanya.

Namun karena soal Century sedang ditangani KPK, Seskab meminta semua pihak untuk mempercayakan penanganan masalah hukumnya kepada KPK agar bekerja keras menuntaskan kasus tersebut.

Sedangkan soal pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh beberapa pekan lalu termasuk dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan tujuh jenderal purnawirawan, Seskab menegaskan bahwa pertemuan itu bukan karena Presiden SBY takut dengan isu kudeta tetapi karena adanya permintaan dari mereka, yang waktunya disesuaikan dengan kegiatan Presiden.

Seskab Dipo Alam menyebutkan sebenarnya dalam sisa waktu 1,5 tahun, banyak tokoh politik maupun militer yang mengakui keberhasilan Presiden Yudhoyono bahkan dari tokoh internasional sekalipun.

Menurut Seskab, banyak yang semula "menghantam" SBY tetapi sebenarnya ingin dipanggil SBY.

"Bukan SBY yang perlu mereka tetapi mereka yang perlu SBY. Percayalah kalau SBY mengatakan saya mendukung calon ini pasti ada pengaruhnya. Mereka itu seperti memiliki penyakit `AIDS`, Aku Ingin Dipanggil/Didukung SBY," ujar Seskab Dipo Alam.

Disebutkan, dialog yang berlangsung sekitar 90 menit itu membicarakan banyak hal, mulai dari gaya komunikasi Dipo Alam, isu kudeta, tugas utama Sekretaris Kabinet hingga bagaimana Seskab menghadapi perlawanan mitra kerjanya di DPR.(rr)

11.37 | 0 komentar | Read More

Diperiksa 6,5 Jam, Andi Mallarangeng Masih Bebas

Liputan6.com, Jakarta : Andi Mallarangeng menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka korupsi Hambalang. Namun, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu masih dapat menghirup udara bebas karena penyidik KPK masih mengizinkannya untuk pulang usai menjalani pemeriksaan sekitar 6,5 jam.

Andi selesai diperiksa KPK sekitar pukul 16.30 WIB. Selama pemeriksaan, Andi mengaku dicecar sebanyak 17 pertanyaan.

"Soal tupoksi saya sebagai menteri, penganggaran, dan sertifikat Hambalang," kata Andi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Politisi Demokrat itu pun tak banyak berkomentar mengenai pemeriksaan perdananya itu. Andi yang ditemani adiknya, Rizal Mallarangeng, dan tim kuasa hukumnya pun langsung keluar dari Gedung KPK.

Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan terhadap Andi sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Desember 2012. Andi baru sekali diperiksa KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka yakni pada 7 Januari 2013. Namun, saat itu Andi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Dedy Kusdinar, mantan anak buahnya di Kemenpora.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 4 tersangka. Selain Andi dan Dedy Kusdinar, KPK juga menetapkan pejabat Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor sebagai tersangka.

Tak hanya itu, KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka. Anas diduga menerima hadiah terkait proyek senilai Rp 2,5 miliar itu saat masih duduk sebagai Ketua Fraksi Demokrat. (Ary)

Baca Yahoo! di ponsel Anda. Klik di sini.

11.37 | 0 komentar | Read More

Hasyim Muzadi: Cermati Laporan BPK Sebelum Pilkada

Surabaya (ANTARA) - Tokoh NU KHA Hasyim Muzadi meminta masyarakat untuk mencermati laporan hasil pemeriksaan APBD Jatim dari BPK untuk semester awal 2013 yang biasanya dikeluarkan September, tapi akan dimajukan menjelang Pilkada Jatim pada Agustus 2013.

"Laporan hasil pemeriksaan rutin BPK tentang APBD itu harus dicermati dan dikritisi benar-benar, apakah anggota DPRD Jatim itu wakil rakyat atau wakil golongan, wakil penguasa, atau wakil dirinya," katanya dalam surat elektronik kepada ANTARA Surabaya, Rabu.

Menurut pengasuh Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu, hal itu penting agar jangan sampai uang rakyat yang dikumpulkan serupiah demi serupiah dalam APBD itu jatuh ke tangan pribadi dan golongan serta kepentingan kampanye pilkada secara tidak sah.

"Penyelewengan anggaran APBD sudah banyak terjadi di provinsi di luar Jatim dengan pembengkakan pada mata angggaran bansos dan hibah melalui apa yang dinamakan jaring aspirasi masyarakat dalam jumlah ratusan miliar rupiah, bahkan ada yang sampai triliunan," paparnya.

Mantan politisi NU dan mantan Ketua Umum PBNU itu mempertanyakan jaminan bahwa apa yang terjadi di provinsi lain itu tidak akan terjadi di Jatim, karena itu kejujuran anggota DPRD Jatim merupakan kunci untuk adanya jaminan itu.

"Fraksi-fraksi hendaknya berlomba mengamankan uang rakyat ini yang tentunya berdampak kepada kepercayaan (trust) konstituen dan rakyat Jatim kepada siapa yang berjuang untuk pengamanan uang rakyat itu," ucapnya.

Hasyim Muzadi yang kini menjabat Rais Syuriah PBNU itu mengingatkan anggota DPRD Jatim agar tidak berpihak secara pragmatis pada kepentingan penguasa atau pribadi yang justru akan menyebabkan terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat.

"Sudah banyak terjadi penyelewengan anggaran, uang rakyat dibagi-bagi secara tidak sah dengan atas nama kedermawanan, budi baik, dan kebijaksanaan," tukasnya.

Dalam kaitan itu, Hasyim Muzadi juga mengingatkan masyarakat juga untuk berhati-hati dalam menerima uang negara (APBD/Pemprov), karena harus dipertanggungjawabkan secara administratif.

"Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan bisa menjadi masalah hukum, misalnya P2SEM, KUT, dan semacamnya yang menyebabkan sejumlah anggota DPRD dan masyarakat terlibat dalam ranah pidana, karena itu BPK harus mengontrol keuangan daerah agar tidak perlu ada yang berurusan dengan KPK," katanya, menegaskan.

Hingga kini, Pilkada Jatim 2013 memunculkan sejumlah bakal calon, di antaranya bakal calon pejabat kini Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang didukung PD, PKS, PPP, Golkar, dan sebagainya, lalu Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang didukung PKB, sedangkan PDIP belum bersikap, namun ada juga calon perseorangan.(rr)

11.37 | 0 komentar | Read More

KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan dan Menahan Rusli

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) belum menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus korupsi kehutanan dan PON termasuk apakah menahannya pada Jumat (12/4).

"Memang masa cegah RZ (Rusli Zainal) telah habis hari ini dan tidak ada konfirmasi terkait perpanjangannya. Namun kami belum mendapat informasi jadwal pemeriksaannya," kata juru bicara KPK Johan Budi dihubungi per telepon dari Pekanbaru, Rabu.

Kalau kemudian, kata Johan, muncul pertanyaan apakah maksudnya tersangka korupsi yang juga merupakan politisi Partai Golkar ini akan ditahan, tentunya semuanya tergantung penyidik.

"Sampai sekarang saja RZ belum pernah diperiksa. Untuk menahan seseorang atau tersangka korupsi, harus terlebih dahulu memeriksa yang bersangkutan," kata Johan.

Sebelumnya sumber dari KPK menyebutkan Rusli Zainal bakal diperiksa sebagai tersangka untuk kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII/2012 pada Jumat (12/4).

Pada waktu bersamaan, demikian sumber KPK, penyidik juga bakal memeriksa sejumlah petinggi perusahaan kehutanan terkait kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, periode 2001-2006.

"Informasi itu belum sampai ke saya. Namun yang jelas, biasanya setiap Jumat, memang akan ada pihak yang diperiksa penyidik," kata Johan Budi.

Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk dua kasus sekaligus sejak tanggal 8 Februari 2013.

Pada kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, KPK menjerat Rusli dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk kasus korupsi kehutanan, Rusli dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya.(rr)

11.37 | 0 komentar | Read More

KPK Periksa Anak Probosutedjo Terkait Hambalang

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak pengusaha Probosutedjo, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo. Dia diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi di Hambalang.

"Sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang," kata Kepala bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa, 9 April 2013.

Rita merupakan Direktur Utama PT Buana Estate. Perusahaan itu adalah pemilik tanah seluas 7 hektare di Bukit Hambalang. Akhir tahun lalu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Probo dalam perkara ini sebagai pemilik Buana, namun dia tak datang lantaran sakit.

Sejak 2004, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengupayakan agar pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional bisa berdiri di lahan Hambalang. Namun Probo enggan menyerahkan lahan tersebut pada Kementerian. Proyek pembangunan ini juga sempat diminta untuk dihentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena lahan proyek belum memiliki sertifikat. Pengurusan lahan ini pun sempat mandek sampai 2010 lalu. 

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, beberapa kali menyurati Probosutedjo untuk menyerahkan lahannya. Pada November 2009, Probosutedjo akhirnya mengeluarkan surat pernyataan yang isinya tidak keberatan jika lahan Hambalang digunakan Kementerian.

Melalui surat itu, Probosutedjo mengatakan tidak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola bukan milik PT Buana Estate. Namun, surat ini diduga palsu.

Soal pengurusan lahan Hambalang juga pernah menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas, dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, memerintahkan dia menanyakan sertifikat Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Mulyono juga mengaku mengambil sertifikat itu dari Sekretaris Utama BPN Managam Manurung dan menyerahkannya kepada Anas.

NUR ALFIYAH

Topik terhangat:

Partai Demokrat | Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Berita lainnya:

3 Fakta Kapolda DIY Kontak Pangdam Sebelum Insiden 

SBY: SMS Saya ke Anas Tidak Dibalas 

Kisah Penjaga Mayat yang Memandikan Nurdin M Top

SBY Sudah Menduga Penyerang Cebongan Kopassus 

SBY: Kami Menyayangi Anas Urbaningrum 

Agustus, SBY Bakal Ganti Kapolri dan Panglima TNI

11.37 | 0 komentar | Read More