TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dalam waktu sehari pada Sabtu (20/10/2012) terjadi dua kali aksi unjuk rasa mahasiswa di Bandung.
Aksi pertama digelar Keluarga Mahasiswa (KM) ITB di depan Kampus ITB di Jalan Ganesa, aksi kedua dilakukan mahasiswa Unisba di bawah Jalan Layang Pasupati atau tepatnya di perempatan Dago-Cikapayang. Kedua aksi itu temanya sama, mengkritisi delapan tahun pemerintahan SBY.
"Pemerintahan SBY gagal merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan umum," ujar Presiden KM ITB Anjar Dimara Sakti, saat menggelar aksi unjuk rasa, Sabtu siang kemarin.
Menurut Anjar, angka kemiskinan yang didengungkan SBY sebanyak 31 juta jiwa dinilai ngawur. Sebab pemerintah Indonesia, kata Anjar, menggunakan standar kemiskinan yang diukur dari pendapatan seseorang kurang dari Rp 8.015 per hari.
"Padahal standar miskin dunia sekitar Rp 18 ribu per hari. Jika standar ini (Rp 8.015) yang digunakan, maka angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 110 juta jiwa," kata Anjar.
Dalam aksinya, KM ITB menyuarakan tujuh tuntutan. Dari tujuh tuntutan itu, di antaranya tuntutan terwujudkan keterjangkauan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, lindungi industri kecil menengah dari serangan produk impor, tegakkan hukum dan berantas korupsi tanpa tebang pilih.
Mereka pun membawa poster bertuliskan "Selesaikan Evaluasi SBY 8 Tahun #SBYSudahlah". Sejumlah mahasiswa ITB ini juga membawa karangan bunga sebagai simbol duka atas kondisi Indonesia saat ini.
Selain berorasi, mereka juga menggelar pembacaan puisi dan tabur bunga di depan Kampus ITB. Satu per satu pengunjuk rasa menaburkan bunga di atas karangan bunga tersebut.
Sementara itu, di bawah fly over Pasupati sejumlah mahasiswa Unisba yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Unisba (GAMU) membakar ban bekas. Aksi bakar ban ini dilakukan di pinggir jalan, sedangkan mahasiswa lainnya berorasi di atas trotoar.
Dalam aksinya, mereka juga membawa poster bertuliskan "8 Tahun Bersama Kegagalan Rezim SBY". Mahasiswa menyoroti kinerja SBY yang lamban menyikapi kisruh KPK vs Polri, kebijakan ekonomi yang dinilai berpihak pada kepentingan kapitalisme, kebijakan energi nasional yang mengesampingkan aspek kemandirian, dan kegagalan mewujudkan Indonesia sebagai rumah yang aman bagi warganya.
Menurut Koordinator Aksi, Fino, ada empat tuntutan yang disuarakan dalam aksinya tersebut. Keempatnya adalah tuntaskan skandal bailout Bank Century, tegakkan supremasi hukum, serta wujudkan kedaulatan pangan dan energi.
Anda sedang membaca artikel tentang
Angka Kemiskinan yang Didengungkan SBY Dinilai Ngawur
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2012/10/angka-kemiskinan-yang-didengungkan-sby.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Angka Kemiskinan yang Didengungkan SBY Dinilai Ngawur
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Angka Kemiskinan yang Didengungkan SBY Dinilai Ngawur
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar