Pemerintah Harus Antisipasi Ancaman Hengkang Pengusaha Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mendesak pemerintah segera menyikapi ancaman akan hengkangnya pengusaha asing akibat unjukrasa buruh Oktober lalu.

Menurut politisi Golkar ini, peran dan solusi dari Pemerintah mengenai persoalan ini menjadi harapan bagi pengusaha dan buruh. "Ini harus dilakukan suatu langkah-langkah lintas kementerian yang melibatkan kepemimpinan yang cepat tanggap dan tegas dari Presiden," tegasnya kepada Tribunnnwes.com, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Langkah identifikasi masalah-masalah secara rinci, dan mencari upaya penyelesaiannya yang seimbang adalah langkah-langkah yang perlu segera diambil pemerintah. Paling tidak, Poempida melihat ada sejumlah persoalan dibalik ancaman hengkangnya pengusaha asing dari tanah air.

Mundur kebelakang, menurutnya cikal bakal mengapa investor mempunyai pemikiran iingin hengkang, tentu berawal dari propaganda Pemerintahsendiri untuk menarik investor asing dengan mengumumkan betapa murahnya tenaga kerja di Indonesia. Tanpa kemudian memikirkan dampaknya di kemudian hari.

Seharusnya, menurut dia, dalam konteks ketenagakerjaan, Pemerintah harus mempropagandakan "Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas". Artinya tidak semua tenaga kerja akan dipukul rata dalam mekanisme pengupahan yang rendah. Dengan demikian tercipta suatu persaingan yang berbasis profesionalisme.

Lanjut Poempida, yang terjadi kini dalam dunia ketenagakerjaan, adalah pekerja atau buruh merasa tidak puas dalam kondisi ekonomi yang memburuk. "Penghasilan mereka tidak berubah, namun daya beli mereka semakin rendah. Dengan demikian bermunculanlah berbagai tuntutan dari para Pekerja/Buruh ini agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang wajar. Ini adalah suatu tuntutan yang sangat masuk akal dan secara natural siapa pun akan melakukan tuntutan seperti ini dalam keadaan yang semakin sulit ini," terangnya.

Sebaliknya, pihak Pengusaha atau investor Asing, dalam konteks investasinya jelas agak terganggu. Ketidakpastian dalam berinvestasi di Indonesia ini memang bukan hanya disebabkan persoalan Tenaga Kerja. Namun juga mekanisme dan biaya perijinan yang tidak pasti, adanya pungutan-pungutan liar dari oknum-oknum pemerintah baik dari pusat sampai daerah.

Bahkan kini, terlebih lagi dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun 2013 mendatang. Jelas ini akan menambah beban biaya produksi menjadi semakin besar. Dan ini semua membuat daya saing semakin menurun.

"Jadi wajar juga jika Pengusaha mengancam untuk hengkang, karena itu sebenarnya adalah teriakan pihak yang juga dalam kesulitan, tidak punya jalan keluar," tegasnya.

Namun, menurutnya, jika keadaan terburuk yang terjadi, para pengusaha asing benar-benar hengkang, Pemerintah harus memiliki strategi cepat dengan memobilisasi Pengusaha Muda untuk mengambilalih sektor-sektor usaha yang ditinggalkan, dengan memberikan insentif dan kemudahan tentunya untuk tahap awal.

Sebelumnya, diberitakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mencatat sudah ada enam perusahaan yang menutup pabriknya akibat sweeping yang diduga dilakukan oleh Serikat Pekerja. Saat ini, 23 asosiasi pengusaha di bawah Apindo juga mengancam untuk lock out atau mogok nasional.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menjelaskan enam perusahaan yang menutup operasional bisnisnya itu merupakan bagian dari 10 perusahaan yang sebelumnya baru sebatas mengancam. Keenam perusahaan itu berhenti beroperasi, karena tidak mampu memenuhi keinginan buruh.

"Dan bisa terus bertambah. Kami diminta tidak umumkan namanya terkait permasalahan dengan perbankan dan nama baik perusahaan. Mereka telah sampaikan kalau pergi dari Indonesia, sebagian besar lakukan diam-diam," kata Sofjan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Hukum Seo