Liputan6.com, Jakarta : Polri menegaskan alih status anggota Polri menjadi penyidik tetap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa dilakukan atas seizin Kapolri.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto mengatakan, mekanisme alih status anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2001 yang diperbarui dengan PP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alih Status Anggota TNI-Polri.
Dalam salah satu pasal disebutkan alih status hanya dapat dilakukan pada mereka yang akan menduduki jabatan Eselon I dan II. "Hanya untuk jabatan struktural, sedangkan penyidik itu fungsional. Berarti, tidak masuk di situ," kata Agus di Jakarta.
Dia menambahkan, peraturan itu juga didukung penjelasan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam surat tanggal 28 November 20012.
Menurut Agus, dalam menetapkan 28 anggota Polri sebagai penyidik tetap, seharusnya KPK melewati mekanisme yang diatur dalam peraturan itu. Apalagi, PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK yang direvisi menjadi PP Nomor 103 Tahun 2012 juga menyatakan hal sama. Alih status harus dilakukan atas ijin kepala satuan dalam hal ini kepala Polri.
"Harus kembali dulu karena mekanismenya belum dilakukan. Mekanisme itu harus dilalui, tidak bisa sepihak. Sampai sekarang, 28 penyidik itu masih anggota Polri sesuai aturan yang ada. Kalau mau alih status harus ada ijin dari kepala kesatuan," tegas Agus. (Ism)
Baca Yahoo! di ponsel Anda. Klik di sini.
Anda sedang membaca artikel tentang
Alih Status Penyidik Harus Seizin Pimpiinan Polri
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2012/12/alih-status-penyidik-harus-seizin.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Alih Status Penyidik Harus Seizin Pimpiinan Polri
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Alih Status Penyidik Harus Seizin Pimpiinan Polri
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar