MERDEKA.COM. Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman, hari ini kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ditanya wartawan, dia mengaku melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi simulator.
Benny hadir di Gedung KPK pukul 09.42 WIB. Dia didampingi seorang asistennya. Sebelum masuk ke lobi Gedung KPK, dia sempat memberikan pernyataan.
"Pemeriksaan lanjutan. Iya tentang simulator," kata Benny kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (19/3).
Beberapa waktu lalu, terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, menuding politikus Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi III DPR terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.
Politikus asal partai berlambang pohon beringin yang disebut Nazaruddin terlibat perkara simulator adalah Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo. Sementara politikus asal PDIP yang juga dituding bermain dalam proyek simulator adalah Herman Heri. Tetapi, ketiganya langsung membantah tudingan suami Neneng Sri Wahyuni itu.
Sesuai peraturan pemerintah No 50 tahun 2010, Polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang disetorkan ke negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Polri. Pada 2010, Polri menyetor PNBP Rp 3 triliun.
Namun, biaya dikeluarkan buat kegiatan-kegiatan di Polri itu tidak serta merta langsung mencomot dari PNBP. Melainkan harus berdasarkan pada penetapan pagu anggaran, yang dibahas terlebih dulu antara Kementerian Keuangan dengan Polri. Hasil pembahasan pagu itu kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, yang diusulkan pemerintah, dalam hal ini Polri, ke DPR.
Usulan pagu anggaran itu kemudian dibahas di Komisi III DPR, dengan Polri sebagai mitra kerja, melalui nota keuangan. Kemudian juga dilakukan pembahasan dalam rapat kerja anggaran melibatkan tiga unsur, yakni Kementerian Keuangan, Komisi III DPR, dan Polri. Hasilnya dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
Hasil pembahasan oleh DPR dan Polri dalam bentuk RKA-KL, kemudian disodorkan lagi ke Kemenkeu. Kemenkeu kemudian menelaah RKA-KL dan hasil akhirnya menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Konon, salah satu pimpinan Komisi III yakni Benny Kabur Harman, dan tiga anggota komisi lainnya, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Herman Heri, diduga melihat peluang buat ikut bermain dan meminta bagian dari anggaran PNBP proyek simulator, saat usulan DIPA sudah disetujui dan diteken. Dari empat orang itu, Benny diduga hanya menunggu penyerahan uang.
Kabarnya, Bambang, Aziz, dan Herman diduga sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Korlantas. Mereka diduga meminta jatah (fee) miliaran rupiah buat memuluskan pembahasan DIPA simulator. Dalam salah satu pertemuan, ketiganya bertemu dengan Ketua Panitia Lelang dan Pengadaan Simulator, AKBP Teddy Rusmawan, dan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, di Restoran Jepang Nippon-Kan di dalam Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sekitar 2010.
Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Bendahara Korlantas dan Sekretaris Panitia Pengadaan Simulator, Kompol Legimo Pudjo Sumarto, telah memberikan permintaan keempat anggota DPR itu.
Baca juga:
Pengamat: Sekarang tidak ada polisi miskin
4 Harta Irjen Djoko Susilo atas nama istri muda
Aset tanah Irjen Djoko di Bali Rp 30 miliar
Topik Pilihan:
Kasus Simulator SIM | Kisruh PSSI | Polisi Terkaya | pencabulan | pemerkosaan
Anda sedang membaca artikel tentang
KPK kembali periksa Benny K. Harman dalam kasus simulator
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2013/03/kpk-kembali-periksa-benny-k-harman.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KPK kembali periksa Benny K. Harman dalam kasus simulator
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KPK kembali periksa Benny K. Harman dalam kasus simulator
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar