Surabaya (ANTARA) - Tokoh NU KHA Hasyim Muzadi meminta masyarakat untuk mencermati laporan hasil pemeriksaan APBD Jatim dari BPK untuk semester awal 2013 yang biasanya dikeluarkan September, tapi akan dimajukan menjelang Pilkada Jatim pada Agustus 2013.
"Laporan hasil pemeriksaan rutin BPK tentang APBD itu harus dicermati dan dikritisi benar-benar, apakah anggota DPRD Jatim itu wakil rakyat atau wakil golongan, wakil penguasa, atau wakil dirinya," katanya dalam surat elektronik kepada ANTARA Surabaya, Rabu.
Menurut pengasuh Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu, hal itu penting agar jangan sampai uang rakyat yang dikumpulkan serupiah demi serupiah dalam APBD itu jatuh ke tangan pribadi dan golongan serta kepentingan kampanye pilkada secara tidak sah.
"Penyelewengan anggaran APBD sudah banyak terjadi di provinsi di luar Jatim dengan pembengkakan pada mata angggaran bansos dan hibah melalui apa yang dinamakan jaring aspirasi masyarakat dalam jumlah ratusan miliar rupiah, bahkan ada yang sampai triliunan," paparnya.
Mantan politisi NU dan mantan Ketua Umum PBNU itu mempertanyakan jaminan bahwa apa yang terjadi di provinsi lain itu tidak akan terjadi di Jatim, karena itu kejujuran anggota DPRD Jatim merupakan kunci untuk adanya jaminan itu.
"Fraksi-fraksi hendaknya berlomba mengamankan uang rakyat ini yang tentunya berdampak kepada kepercayaan (trust) konstituen dan rakyat Jatim kepada siapa yang berjuang untuk pengamanan uang rakyat itu," ucapnya.
Hasyim Muzadi yang kini menjabat Rais Syuriah PBNU itu mengingatkan anggota DPRD Jatim agar tidak berpihak secara pragmatis pada kepentingan penguasa atau pribadi yang justru akan menyebabkan terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat.
"Sudah banyak terjadi penyelewengan anggaran, uang rakyat dibagi-bagi secara tidak sah dengan atas nama kedermawanan, budi baik, dan kebijaksanaan," tukasnya.
Dalam kaitan itu, Hasyim Muzadi juga mengingatkan masyarakat juga untuk berhati-hati dalam menerima uang negara (APBD/Pemprov), karena harus dipertanggungjawabkan secara administratif.
"Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan bisa menjadi masalah hukum, misalnya P2SEM, KUT, dan semacamnya yang menyebabkan sejumlah anggota DPRD dan masyarakat terlibat dalam ranah pidana, karena itu BPK harus mengontrol keuangan daerah agar tidak perlu ada yang berurusan dengan KPK," katanya, menegaskan.
Hingga kini, Pilkada Jatim 2013 memunculkan sejumlah bakal calon, di antaranya bakal calon pejabat kini Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang didukung PD, PKS, PPP, Golkar, dan sebagainya, lalu Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang didukung PKB, sedangkan PDIP belum bersikap, namun ada juga calon perseorangan.(rr)
Anda sedang membaca artikel tentang
Hasyim Muzadi: Cermati Laporan BPK Sebelum Pilkada
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2013/04/hasyim-muzadi-cermati-laporan-bpk.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hasyim Muzadi: Cermati Laporan BPK Sebelum Pilkada
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Hasyim Muzadi: Cermati Laporan BPK Sebelum Pilkada
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar