Soal korupsi mending mana, Demokrat atau PKS?

MERDEKA.COM. Sejak mencuatnya kasus korupsi dalam proyek wisma atlet di Palembang, Sumatera Barat yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, secara berurutan kader-kader Partai Demokrat diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami kasus serupa, tidak tanggung-tanggung, korupsi tersebut melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Selama melakukan proses penyidikan, KPK terus mencari barang-barang yang dibeli dari hasil korupsi, termasuk kelima mobil mewah yang diduga milik Luthfi dan Ahmad Fathanah. Ketika akan menyita kendaraan-kendaraan itu, penyidik dari lembaga anti rasuah tersebut dihalang-halangi massa yang tidak diketahui asalnya. Bahkan, gerbang masuk kantornya dikunci dengan gembok.

Politisi Partai Demokrat pun bersuara atas langkah PKS yang dianggap menghalang-halangi proses penyitaan mobil milik Luthfi. Ruhut Sitompul, secara terang-terangan dia mengucapkan, bahwa PKS harus mencontoh Demokrat.

Dari pernyataan itu, Ruhut seakan menyatakan Demokrat lebih baik soal komitmen untuk pemberantasan korupsi. Benarkah demikian?

Pengamat politik dari Charta Politica, Arya Fernandez mengatakan, ada dua faktor untuk dapat menyatakan partai yang benar-benar memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Pertama, sikap koperatif parpol terhadap KPK untuk melakukan penyelidikan, dan kedua konsistensi partai dalam melakukan perubahan serta mendukung pemberantasan korupsi.

"Menurut saya, baik dan buruk kalau partai serius ingin menunjukkan kepada publik, dia harus menunjukkan dengan bertindak koperatif kepada KPK untuk penyelidikan," jelas Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (8/5).

Dari kejadian yang berlangsung pada Selasa (7/5) sore di kantor DPP PKS, Arya memandang ada kelompok internal untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi. Jika itu benar terjadi, maka elite partai seharusnya bertindak cepat dengan memberikan teguran kepada mereka yang terlibat.

"Kalau PKS serius dan koperatif, harusnya mereka memberi jalan kepada penyidik KPK. Sampai sekarang kan belum ada pernyataan dari PKS untuk memberikan teguran kepada securiti itu. Ada kesan yang muncul ada mereka defence atau bertahan," tandasnya.

Sementara, bagi Partai Demokrat isu pemberantasan korupsi menjadi menarik untuk mendapatkan respon dari publik. Salah satunya dengan melakukan tindakan tegas saat sejumlah survei menunjukkan partai ini sedang dalam kejatuhannya.

Tindakan tegas yang mereka lakukan adalah dengan menonaktifkan beberapa kader yang terlibat kasus korupsi, serta mundurnya Anas Urbaningrum dari kepemimpinan partai. Arya melihatnya hal itu sebagai keseriusan partai berlambang mercy itu dalam hal pemberantasan korupsi.

"Tidak nampak ada usaha sistematis untuk halangi KPK dalam melaksanakan tugasnya," pungkas Arya.