Liputan6.com, Jakarta: Fasilitas fiskal dan perubahan aturan di Indonesia menjadi keluhan investor migas. Agar investasi migas meningkat, pemberian fiskal harus diperlonggar.
"Misalnya, kalau baru eksplorasi, janganlah dulu dipajaki banyak-banyak," kata Menteri ESDM Jero Wacik seperti kutip dari situs Ditjen Migas, Rabu (21/11/2012).
Jika nanti hasil eksplorasi tersebut membawa hasil, lanjut dia, barulah kedua belah pihak berhitung mengenai pembagian keuntungannya. Di beberapa negara, selama masih merupakan kegiatan eksplorasi, maka itu belum dikenai pajak.
"Kalau baru nyari-nyari sudah berat bebannya, mereka tidak mau," imbuh Wacik.
Keluhan investor lainnya adalah terjadinya perubahan-perubahan aturan di bidang migas. Antara lain dengan dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi. Agar hal ini tidak menganggu kegiatan migas, maka Jero Wacik segera melakukan pertemuan dengan pelaku migas.
"Makanya saya cepat-cepat bicara dengan kontraktor migas. Mereka bilang nyaman dengan upaya cepat pemerintah," tambahnya.
Wacik melanjutkan, Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas) sebagai pengganti BP Migas, bertugas menangani agar kontrak-kontrak migas tetap berjalan. Proyek-proyek yang telah dirintis, tetap berjalan seperti rencana.
"Seperti misalnya Tangguh. Dengan bubarnya BP Migas, kan syok juga (BP Tangguh). Saya akan yakinkan dia, rencana pengembangan (PoD) harus jalan terus," katanya. (IGW)
Baca Yahoo! di ponsel Anda. Klik di sini.
Anda sedang membaca artikel tentang
Fiskal dan Perubahan Aturan di Indonesia Jadi Keluhan Investor
Dengan url
http://hukumseo.blogspot.com/2012/11/fiskal-dan-perubahan-aturan-di.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Fiskal dan Perubahan Aturan di Indonesia Jadi Keluhan Investor
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Fiskal dan Perubahan Aturan di Indonesia Jadi Keluhan Investor
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar